Jakarta Sejumlah pengusaha kripto minta pemerintah menelaah ulang pengenaan pajak kripto. Gayung bersambut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku akan menjalankan reviu atas pemungutan pajaknya.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo daftar joker123 mengatakan, landasan pengenaan pajak kripto tertuang dalam Regulasi Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 tahun 2022. Menurutnya, telah ada diskusi yang dibangun berdama dengan pelaku usaha.
Ia merinci, ada dua macam pajak yang dipungut dari transaksi kripto. Yaitu, pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,1 persen per transaksi. Serta, pajak pertambahan poin (PPN) sebesar 0,11 persen per transaksi.
Ditinjau Ulang
Kendati ada permintaan penganalisisan dari pelaku usaha kripto, Suryo membuka kemungkinan untuk menjalankan peninjauan atas besaran pungutan hal yang demikian. Termasuk menelaah akibat dari pungutan itu terhadap volume transaksi kripto.
“Nanti kami akan coba dorong reviu lagi, kaprah-kaprah seperti apa, apakah betul karena pajak yang telah sedemikian rendah berpengaruh pada transaksi kripto itu sendiri, atau mungkin ada penyebab yang lain dengan transaksi kripto,” jelasnya.
Suryo mengatakan, salah satu yang jadi sorotannya adalah besaran pajak yang dipungut pemerintah dia menilai, besaran pajak tadi telah hampir berimbang dengan transaksi di bursa saham.
“Jadi nanti kita akan reviu ya kaprah-kaprah lebih-lebih untuk besaran, apakah kurang besar sesungguhnya ya mungkin pertanyaan selanjutnya. Melainkan sekiranya kami lihat sih telah hampir berimbang dengan transaksi di pasar saham,” tegasnya.
