Bambang Soesatyo: Golkar Masih Baik-Baik Saja

Bambang Soesatyo: Golkar Masih Baik-Baik Saja – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menjelaskan saat ini keadaan partainya masih baik saja. Ia menyebutkan Partai Golkar tetap terkonsolidasi secara baik di bawah pimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

“Golkar masih baik saja. Kita tetap terkonsolidasi secara baik”, kata Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menerangkan jika www.suaramedia.com permufakatan nasional (Munas) Partak Golkar akan diadakan di tahun 2024. Tetapi, Bamsoet tidak tutup kemungkinan bakal ada permufakatan nasional hebat (Munaslub) jika ada kejadian hebat di Partai Golkar.

“Munas Golkar itu tahun depannya, (tapi) jika ada satu peristiwa habanero slot yang hebat itu namanya Munaslub dan dapat dilaksanakan kapan pun. Dan kita tidak ketahui adakah kejadian hebat atau mungkin tidak”, katanya.

Terkati namanya masuk bursa Ketua Umum Partai Golkar, Bamsoet akui siap mencalonkan diri pada Munas 2023. Ditambah, Bamsoet sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai Ketua umum Partai Golkar.

“Kan sejak dahulu saya telah calon, tapi saya tidak melanjutkan. Kan saya tidak berusaha untuk penyalonan. Semoga tahun depannya keadaan memungkinkannya saya akan mencalonkan diri”, papar Bamsoet.

Awalnya, DPP Partai Golkar tutup kesempatan diadakannya Permufakatan Nasional Luar Biasa (Munaslub). Disebutkan, siapa pun yang tertarik seharusnya menanti Munas tahun 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan siap jadi Ketua Umum Partai Golkar.

“Silahkan turut Munas mendatang pada pengujung 2024”, tutur Ketua DPP Golkar Dave Laksono ke reporter.

Tidak Akan Ada Munaslub
Dave memperjelas, tidak bakal ada Munaslub di tengah-tengah kepimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. “Tidak ada Munaslub”, ucapnya.

Sementara, Dave mengingati ada bujet dasar dan bujet rumah tangga (AD/ART). Pasal 18 bujet rumah tangga, ada tujuh syarat.

“Silahkan ketahui AD/ART Golkar sebagai persyaratan maju Caketum”, Dave.

Dalam kasus ini, enam petinggi DJKA Kemenhub diperhitungkan sudah terima suap sebesar Rp 14,5 miliar berkaitan empat proyek lajur kereta api di Indonesia. Empat proyek sebagai bancakan itu yaitu, proyek pembangunan lajur kereta api Double Solo Balapan – Kadipiro – Kalioso.

Selanjutnya, proyek pembangunan lajur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Seterusnya, empat proyek konstruksi lajur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, dan proyek pembaruan pelintasan sebidang Jawa – Sumatera.

Ke enam petinggi pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu diperhitungkan terima suap dari beberapa faksi swasta eksekutor proyek kira-kira 5 s/d 10 % dari nilai proyek itu.
Dalam pada itu, empat terdakwa yang lain adalah faksi pemberi suap yaitu, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; bekas Direktur PT KA Management Property, Yoseph Ibrahim, dan Vice Presiden PT KA Management Property, Parjono.